Militer Mesir Tidak Mencalonkan Calon Presiden

Militer Mesir menolak berbagai spekulasi, bahwa mungkin ada calon presiden yang diajukan oleh militer dalam pemilihan presiden mendatang. Keraguan membayangi rakyat Mesir, yang melihat kecenderungan militer Mesir masih ingin berkuasa. Tetapi, semua keraguan rakyat Mesir itu, disangkal oleh fihak militer, Rabu kemarin.

Rakyat mencurigai fihak Militer yang terlihat mempunyai ambisi berkuasa, dan menyiasati situasi transisi yang ke arah pemerintahan sipil, militer tidak langsung terlibat dalam politik, dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, tetapi mencalonkan dari kalangan sipil, yang akan menjadi boneka Militer. Militer akan berkuasa dibalik layar.

Dewan Militer mengatakan tidak memiliki tujuan seperti itu. Tetapi kegagalan membuat jadwal transisi yang jelas telah menyulut keraguan.

Pemilihan parlemen dimulai pada 28 November, tetapi akan mengambil waktu beberapa bulan menyelesaikannya. Sementara belum ada tanggal yang ditetapkan jadwal pemilihan presiden. Analis mengatakan pemilihan presiden mungkin tidak terjadi sampai akhir 2012 atau awal 2013.

Kantor berita Timur Tengah MENA melaporkan bahwa Marsekal Hussein Tantawi Mohamed, "Membantah adanya calon untuk pembentukan militer dalam pemilihan presiden masa depan."

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan calon militer, MENA mengutip Tantawi mengatakan: ". Kita seharusnya tidak membuang-buang waktu membicarakan rumor"

Media Mesir telah berspekulasi tentang beberapa nama yang mungkin mendapat dukungan militer, termasuk Omar Suleiman, kepala intelijen dan mantan wakil presiden menjelang turunnya Mubarak.

Orang-Orang Mubarak

Tantawi meminta rakyat Mesir menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang, dan menambahkan penundaan pemilihan parlemen atas permintaan kekuatan partai politik memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengatur, menurut MENA.

Puluhan partai baru telah dibentuk sesudahn jatuhnya Hosni Mubarak, Februari lalu, dan ini merupakan langkah baru kehidupan demokrasi di Mesir. Tetapi, seorang tokoh senior di partai berkuasa Mubarak (NDP), menguasai komite pemilihan yang disetujui partai-partai baru.

Berdasarkan jadwal saat ini, rakyat Mesir akan memilih anggota parlemen yang kemudian akan memilih sebuah komite untuk menyusun konstitusi baru. Hanya sekali itu selesai pemilihan presiden akan digelar.

Sementara itu, beberapa kandidat presiden mengkritik proses sebagai terlalu lama, dan mengatakan pemilihan presiden harus diadakan bahkan sebelum konstitusi disusun. Mereka mengatakan ini adalah untuk menghindari jangka panjang kontrol militer.

Dewan militer telah mengubah undang-undang pemilu awal setelah adanya tekanan dari kelompok politik yang mengancam akan memboikot suara.

Salah satu perubahan adalah untuk memperluas dari setengah sampai dua pertiga jumlah kursi dipilih berdasarkan daftar partai, mengurangi kursi yang ditawarkan kepada individu.

Mantan sekutu Mubarak, dan tokoh lokal banyak dari mereka yang masih menikmati pengaruh di daerah mereka, telah ditolak oleh partai-partai besar, dan mereka berusaha terpilih menjadi anggota parlemen melalui calon independen.

Related Post: